Majelis Transisi Selatan (STC) mengambil langkah strategis dengan mengumumkan pengambilalihan kendali penuh atas Bank Sentral di Aden, menandai pergeseran dari gerakan politik menjadi otoritas pemerintahan yang fungsional. Keputusan ini secara praktis memutus ketergantungan finansial wilayah selatan pada pemerintah pusat yang dianggap tidak efisien dan lamban.
STC menegaskan bahwa Bank Sentral di Aden kini menjadi pusat keuangan independen, yang mengelola seluruh arus kas wilayah selatan untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan mengendalikan inflasi yang selama ini menekan masyarakat. Langkah ini dipandang sebagai fondasi penting bagi kemandirian ekonomi sebelum menuju kemerdekaan penuh.
Seluruh pendapatan negara, mulai dari pajak, kepabeanan, hingga royalti sumber daya alam, kini diperintahkan langsung disetorkan ke rekening di bawah pengawasan STC. Menurut pihak STC, sentralisasi pendapatan adalah satu-satunya cara untuk menghentikan kebocoran anggaran ke pihak yang tidak mendukung kepentingan rakyat selatan.
Dengan memegang kendali “keran uang”, STC memiliki daya tawar lebih kuat dalam menentukan kebijakan pembangunan, mulai dari proyek infrastruktur hingga alokasi anggaran sosial. Keputusan ini memberi mereka ruang untuk menetapkan prioritas strategis sesuai kebutuhan lokal.
Restrukturisasi juga menyasar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan aset strategis, termasuk perusahaan minyak, gas, dan pelabuhan. Perusahaan-perusahaan ini memiliki peran vital bagi perekonomian dan pasar tenaga kerja lokal. STC menginginkan BUMN beroperasi langsung di bawah visi transisi agar keuntungan digunakan untuk pembangunan wilayah selatan.
Manajemen pelabuhan strategis, terutama Pelabuhan Aden, kini berada di bawah pengawasan ketat. Kontrol jalur logistik bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga kedaulatan wilayah. Optimalisasi pendapatan non-migas diharapkan menurunkan biaya impor dan membantu stabilitas harga kebutuhan sehari-hari masyarakat.
Selain itu, pengalihan kendali bertujuan menjamin kepastian pembayaran gaji ribuan pegawai negeri dan personel keamanan yang sebelumnya sering tersendat. STC menekankan bahwa ketertiban sipil hanya dapat terjaga jika hak dasar pekerja terpenuhi secara tepat waktu melalui mekanisme transparan.
Dalam aspek hukum, pengambilalihan institusi keuangan disertai regulasi transisi yang memberi payung hukum bagi pengelola Bank Sentral. Hal ini bertujuan agar staf profesional dan teknokrat tetap produktif tanpa takut sanksi politik dari pihak luar.
STC ingin menampilkan wajah pemerintahan teknokratis dan teratur, untuk menarik simpati dan pengakuan dari lembaga donor internasional. Stabilitas birokrasi dianggap kunci bagi legitimasi langkah politik ini.
Namun, langkah ini membawa risiko besar, terutama terkait koordinasi dengan lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Kedua lembaga selama ini mengakui saluran resmi pemerintah pusat. STC harus meyakinkan mereka bahwa pengelolaan Bank Sentral tetap sesuai standar akuntansi dan transparansi global.
Jika gagal meyakinkan dunia internasional, wilayah selatan bisa menghadapi isolasi finansial yang memperberat tekanan ekonomi. Oleh karena itu, diplomasi ekonomi menjadi komponen penting dari strategi STC.
Di sisi lain, kontrol atas aset strategis memberi STC kemampuan bernegosiasi langsung dengan investor asing tanpa perantara pemerintah pusat. Skema kerja sama baru mulai ditawarkan, terutama dalam eksplorasi energi dan pembangunan infrastruktur lokal.
Inisiatif ini dilihat sebagai langkah awal membangun kemandirian ekonomi sebelum mendeklarasikan negara berdaulat penuh. Dengan kemandirian finansial, STC berharap legitimasi kemerdekaan mereka semakin kuat.
Respons masyarakat cukup beragam. Harapan besar muncul terkait perbaikan layanan publik, namun ada kekhawatiran terkait stabilitas harga barang dan inflasi. STC terus melakukan sosialisasi untuk meyakinkan publik bahwa langkah ini untuk kepentingan umum.
Komitmen untuk meningkatkan layanan dasar seperti listrik, air, dan kesehatan menjadi janji utama. Keberhasilan janji ini akan menentukan dukungan rakyat terhadap pemerintahan transisi.
Penguasaan Bank Sentral dan aset vital menjadi ujian nyata kapasitas kepemimpinan STC. Jika berhasil menciptakan sistem keuangan stabil dan transparan dalam dua tahun masa transisi, jalan menuju kemerdekaan penuh akan mendapat legitimasi ekonomi yang kuat.
Sebaliknya, tekanan eksternal dan manajemen internal menjadi ujian berat yang dapat menghambat ambisi politik ini. STC perlu strategi matang untuk menghadapi risiko tersebut.
Dukungan elit lokal dan tokoh masyarakat menjadi modal penting. Partisipasi masyarakat di berbagai provinsi selatan memberi legitimasi lapangan atas keputusan politik ini.
STC juga harus menjaga komunikasi dengan komunitas internasional, memastikan jalur perdagangan tetap aman, serta menarik investasi tanpa menimbulkan konflik dengan negara tetangga atau lembaga global.
Akhirnya, pengambilalihan kendali ekonomi ini bukan sekadar langkah finansial, tetapi fondasi strategis untuk kedaulatan politik selatan. Keberhasilan langkah ini akan menjadi indikator utama kemampuan STC mengelola pemerintahan dan membentuk negara baru secara mandiri.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar