Proses pembangunan dan rekonstruksi Suriah pascakonflik menghadapi tantangan berat di berbagai sektor. Pemerintah pusat menempatkan para gubernur sebagai ujung tombak pemulihan, mengingat merekalah yang paling dekat dengan realitas lapangan dan kebutuhan masyarakat di daerah.
Gubernur Idlib, Mohammad Abdul Rahman, menggambarkan skala krisis kemanusiaan yang masih dihadapi Suriah. Ia menyebut jumlah pengungsi internal yang sebelumnya tinggal di kamp-kamp mencapai sekitar 2,5 juta orang, sebuah angka yang mencerminkan dampak panjang perang terhadap kehidupan sipil.
Seiring membaiknya situasi keamanan di sejumlah wilayah, sekitar 1,5 juta pengungsi disebut telah kembali ke daerah asal mereka. Meski demikian, tantangan belum berakhir karena hingga kini masih ada sekitar satu juta orang yang bertahan di kamp-kamp pengungsian yang tersebar dari berbagai provinsi Suriah.
Kondisi kamp pengungsian menjadi persoalan serius, khususnya di kawasan Khirbet al-Jouz yang terletak dekat aliran sungai. Lokasi tersebut sangat rentan terhadap bencana alam, terutama banjir yang kerap datang saat musim hujan.
Gubernur Idlib mengungkapkan bahwa banjir yang terjadi menyebabkan kerusakan besar. Kualitas tenda yang buruk dan infrastruktur darurat yang tidak memadai memperparah penderitaan para pengungsi, menjadikan situasi kemanusiaan semakin memprihatinkan.
Dalam konteks inilah peran gubernur menjadi krusial. Pemerintah daerah bekerja untuk memastikan penyediaan infrastruktur dasar di wilayah-wilayah yang telah dibebaskan agar para pengungsi dapat kembali ke rumah mereka secara bertahap.
Upaya ini mencakup perbaikan jalan, penyediaan air bersih, listrik, serta fasilitas layanan dasar lainnya. Namun, Gubernur Idlib mengakui bahwa penderitaan masih dirasakan luas dan realitas di lapangan kerap jauh dari ideal.
Keterbatasan kemampuan pemerintah menjadi tantangan utama. Sepanjang tahun lalu, rekonstruksi berlangsung di tengah minimnya sumber daya, tekanan sanksi internasional, serta tantangan militer dan keamanan yang belum sepenuhnya sirna.
Meski demikian, pemerintah daerah mengklaim berhasil memulangkan sebagian besar pengungsi ke wilayah asal mereka. Langkah ini dipandang sebagai capaian penting di tengah kondisi ekonomi dan politik yang penuh tekanan.
Harapan besar kini diletakkan pada tahun berjalan. Pemerintah daerah menyatakan optimisme bahwa Suriah dapat memasuki fase baru tanpa ketergantungan pada kamp pengungsian dalam skala besar.
Sebagai langkah konkret, sejumlah pusat penampungan sementara telah disiapkan di Latakia. Fasilitas ini ditujukan untuk menampung keluarga-keluarga terdampak bencana, khususnya mereka yang terkena dampak banjir di kawasan utara.
Namun, proses relokasi tidak selalu berjalan mulus. Pemerintah daerah mengungkapkan bahwa sebagian penghuni kamp Khirbet al-Jouz menolak meninggalkan lokasi tersebut meskipun telah diajak berdialog.
Penolakan ini mencerminkan kompleksitas persoalan sosial dan psikologis para pengungsi. Banyak dari mereka kehilangan rasa aman dan kepercayaan setelah bertahun-tahun hidup dalam ketidakpastian.
Sejak awal musim dingin, pemerintah daerah menyatakan berada dalam kondisi siaga penuh. Koordinasi dilakukan secara intensif dengan Kementerian Darurat untuk merespons berbagai risiko yang mungkin terjadi.
Tahun ini, curah hujan disebut sebagai salah satu yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini memperbesar tantangan, karena infrastruktur pascaperang belum sepenuhnya siap menghadapi cuaca ekstrem.
Akibatnya, penderitaan di kamp-kamp pengungsian meningkat, baik dari sisi kesehatan, keselamatan, maupun kelayakan hidup. Pemerintah daerah harus bekerja dengan sumber daya terbatas untuk mencegah krisis yang lebih parah.
Situasi tersebut menunjukkan bahwa rekonstruksi Suriah bukan semata soal membangun kembali bangunan fisik. Tantangan sosial, kemanusiaan, dan psikologis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pemulihan nasional.
Para gubernur berada di posisi strategis namun juga rentan. Mereka dituntut mengambil keputusan cepat di tengah tekanan lokal, keterbatasan anggaran, dan ekspektasi masyarakat yang tinggi.
Keberhasilan rekonstruksi sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah menjembatani kebijakan pusat dengan kebutuhan riil di lapangan. Di sinilah peran gubernur sebagai penggerak utama diuji.
Ke depan, pembangunan Suriah akan ditentukan oleh seberapa efektif sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga terkait. Tantangan masih besar, namun upaya berkelanjutan di tingkat lokal menjadi kunci menuju pemulihan yang lebih stabil dan manusiawi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar